Pilpres 2019 Pesta Demokrasi Tapi Ancam Kebebasan Berpendapat

January 04, 2019



Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada tanggal 17 April 2019, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat, yakni berupa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, serta Pemilihan Umum anggota legislatif.  Pada tahun 2019 ini, pemilihan presiden dan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Indonesia, di mana pada periode-periode sebelumnya, pemilihan presiden dan pemilihan umum dilaksanakan secara terpisah.

Pilpres 2019 dan Pemilu Serentak ini menjadi ajang bagi segenap rakyat Indonesia untuk berdemokrasi menyalurkan pilihannya dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta anggota legislatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan di mana satu-satunya warga negara berhak menentukan pilihannya dalam pemilihan presiden maupun pemilihan umum.

Namun demikian, benarkah di masa Pilpres 2019 atau pesta demokrasi seperti ini benar-benar telah terwujud demokrasi yang sebenarnya? Jika melihat pada kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat Indonesia, nampaknya momen Pilpres 2019 atau tahun politik seperti saat ini justru menjadi ancaman. Berdasarkan data ‘Catatan Akhir Tahun 2018’ yang dikeluarkan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, tahun 2018 telah terjadi setidaknya 64 kasus yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis tersebut di antaranya adalah berupa pengusiran, kekerasan fisik, sampai dengan kasus pemidanaan jurnalis.

Di tahun 2018 silam juga terjadi berbagai penjeratan sejumlah jurnalis dengan Undang Undang Informasi dan Transasksi Elektronik atau ITE karena menyampaikan hasil aspirasinya kepada masyarakat. M. Yusuf merupakan salah satu wartawan yang digugat oleh media massa dan dikriminalisasi dengan UU ITE. Jerat UU ITE Nomor 11 tahun 2008 juga menjerat dua jurnalis, yakni Zakki Amali selaku Pemimpin redaksi serat.id dan Mawa Kresna selaku jurnalis Tirto.id.

Sejumlah pihak seperti Dewan Pers dan Ombudsman RI telah berusaha untuk turut menindaklanjuti kasus penjeratan jurnalis dengan UU ITE. Namun demikian kedua pihak tersebut merupakan lembaga mediator publik yang hanya bisa memberikan rekomendasi dan tidak bisa menjadi penentu sengketa dalam kasus penjeratan sejumlah jurnalis.

Selain itu, berdasarkan penjelasan Ahmad Djauhar sebagai Anggota Dewan Pers, sengketa pers di Indonesia pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Mayoritas sengketa pers berupa pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan. Dalam satu tahun, pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan dapat mencapai sekitar 600 aduan. Hal ini tentu berbeda jauh dengan di negara-negara Eropa di mana pengaduan masyarakat dalam setahun umumnya hanya 2 atau 3 pengaduan saja. Adapun pada masa pemilu, pilkada, pilpres, atau pemilu, pengaduan masyarakat bisa mencapai 800-an.

Pada masa Pilpres 2019 mendatang yang akan dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia, kemungkinan besar sengketa pers akan semakin meningkat pesat. Pihak-pihak tertentu akan saling perang melalui media sosial dan kemudian saling menjatuhkan melalui sengketa pers. Berbagai pihak yang juga tidak sependapat dengan aspirasi jurnalis atau masyarakat juga bisa saja mengadukan kepada dewan pers. Yang lebih mengkhawatirkan, seringkali sengketa pers berlanjut sampai ke pengadilan umum. 

Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian yang amat besar pada salah satu pihak. Selain itu, kebebasan berpendapat pun seakan terancam dengan UU ITE yang dapat dengan mudahnya menjerat para jurnalis yang menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat. Di era tahun politik seperti Pilpres 2019 ini, diharapkan pers dapat menjadi ajang yang bersih dan sehat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa ada ancaman dari berbagai pihak dengan sengketa pers yang kemudian berakar pada UU ITE.

Artikel Terkait

Previous
Next Post »